Jelang Idul Adha Dan Antisipasi PMK, Mentan SYL Libatkan Pusat Kesehatan Hewan Di Tingkat Kecamatan

26 May 2022 - 15:41 Wita | Editor: AS

Share

Menteri Pertanian SYL berada di tengah tengah masyarakat untuk meyakinkan antisipasi pemerintah terhadap wabah PMK. Foto : Humas Kementan

"Puskeswan kita dorong untuk berperan optimal sebagai unit terdepan dalam mempercepat proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan,"  Ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

ikonkata.co,Jakarta - Selain melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan se Indonesia, Kementerian Pertanian RI juga akan mengoptimalkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada pada setiap kecamatan.  Hal tersebut dilakukan oleh Kementan untuk mencegah mewabahnya Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah merebak di Indonesia. Apalagi menjelang lebaran Idul Adha di mana kebutuhan daging sapi melonjak maka Kementaan kata Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL)  meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan.  Sebab menurut Komandan Petani ini,  keberadaan Puskeswan  dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penularan kontak langsung antar hewan ke hewan atau manusia ke hewan.  "Puskeswan kita dorong untuk berperan optimal sebagai unit terdepan dalam mempercepat proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan,"  Ujar SYL, melalui rilis Kementan Kamis 26 Mei 2022. 

Data yang dikeluarkan oleh Kementan bahwa saat ini secara keseluruhan Indonesia memiliki  1.588 unit Puskeswan yang tersebar di berbagai kecamatan di tanah air.  Sehingga keberadaan Puskeswan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memantau kesehatan hewan yang akan dipergubanakan pada saat lebaran Idul Adha. 

Sementara itu Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sampai saat ini masih  melakukan pengawasan ketat terhadap semua hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Seperti diketahui, sampai hari ini sudah tercatat 16 provinsi yang terjangkiti  penyakit mulut dan kuku.  Adapun bentuk pengawasan  dari kementan yakni  mengatur persyaratan teknis tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban baik yang dilakukan di rumah potong hewan (RPH) maupun di luar RPH. "Mengatur prosedur pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban," ungkap Dirjen PKH Kementan Nasrullah. Selain itu lanjut Nahsrullah, pihaknya juga akan  melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang didampingi dokter hewan atau paramedik veteriner. "Langkah ini penting dilakukan mengingat pada saat hari raya nanti sekitar 1,5 juta hewan kurban akan dipotong," sebutnya.  Termasuk akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat memantau hewan di lapangan yang akan dijadikan hewan qurban oleh masyarakat. 





Share




© 2021 PT Indonesia Konten Kata