Mengenai Kasus Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Wajo, Pemprov Sulsel Angkat Bicara

30 May 2022 - 18:59 Wita | Editor: Agatasuci

Share



ikonkata.com, Wajo - Kasus perkawinan usia anak yang kembali terjadi di Sulawesi Selatan menjadi keprihatinan bersama. Meskipun berbagai upaya promosi dan edukasi untuk pencegahan perkawinan anak, terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. 

Komitmen pemerintah hingga ke level desa untuk melakukan upaya pencegahan telah terbangun, dengan dibuktikannya sikap pemerintah Kelurahan yang tidak memberikan ijin pernikahan anak bagi warganya, sebagaimana kasus di kabupaten Wajo yg baru lalu terjadi.

Wajo menjadi Kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi pada tahun  2021, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan data angka dispensasi perkawinan sebesar 760 dispensasi. Tingginya angka perkawinan anak di Wajo menjadi perhatian serius dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan pihak UNICEF Wajo menjadi salah satu Kabupaten yang diintervensi untuk program Pencegahan Perkawinaan Anak dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) untuk remaja.  

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan berbagai upaya kebijakan dan program dalam pencegahan dan  penurunan  angka perkawinan anak, melalui penetapan  kebijakan teknis maupun aksi nyata yang melibatkan para pihak terkait yg dilakukan sejak tahun 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr.dr.Fitriah Zainuddin,SKM telah melakukan kordinasi dengan pihak terkait telah mengedukasi langsung terkait dampak dari perkawinan anak. 

“Rabu (25/05/22) saya melakukan koordinasi dan penjangkauan agar dapat mengetahui gambaran secara utuh mengenai kasus perkawinan anak di Kab Wajo dengan didampingi Tim UPT PPA Provinsi dan kepala Upt kabupaten Wajo, bersama-sama mengunjungi rumah org tua anak tersebut. Kepada kedua orang tua dan masyarakat setempat yang hadir, saya menyampaikan edukasi tentang  dampak dan akibat  dari Perkawinan anak ini” ungkapnya. 

Berulangnya kejadian kasus perkawinan anak di daerah, harus menjadi perhatian penuh para pihak mulai dr tingkat provinsi dan kabupaten kota. Edukasi dan promosi yg telah kita lakukan harus lebih ditingkatkan lagi, lebih diperluas lagi jangkauannya, dengan lebih banyak lagi melibatkan peran lembaga masyarakat, media, dan akademisi. Peran para pihak ini sdh kita lakukan. Namun, saya harapkan dapat lebih kita kuatkan lagi bersama-sama demi masa depan yg lebih baik bagi seluruh anak-anak di Sulawesi Selatan.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk membantu mengedukasi dan melakukan pendampingan agar kasus tersebut tidak terulang kembali. 

“Kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada para orang tua, seluruh keluarga di Sulawesi Selatan saya himbau untuk bersama-sama menjaga anak kita agar terhindar dari perkawinan anak. Kepada Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah beserta jajaran kependidikan, perkuat lagi edukasi kepada anak-anak, dan tetap berikan hak pendidikan bagi anak korban perkawinan anak. Kepada Dinas Kesehatan beserta jajaran puskesmasnya, mari kita kuatkan koordinasi edukasi dampak negatif perkawinan anak dari aspek kesehatan seperti resiko kematian ibu melahirkan ataupun kematian bayi, bayi lahir dengan berat badan rendah, resiko anak stunting, dan dari aspek sosial ekonomi, seperti terjadinya perceraian di usia muda ataupun potensi konflik dalam keluarga hingga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga” ujarnya.



Share




© 2021 PT Indonesia Konten Kata