Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien Enang Pirade menilai, belum tuntasnya persoalan penataan perizinan lokasi atau KKPR di daerah, diantaranya disebabkan pemerintah daerah tidak segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RDTR dan menindaklanjutinya dengan pembuatan RDTR digital yang terintegrasi dengan OSS RBA. Sampai saat ini, ungkap Albertien, dari target 1.838 RDTR dalam RPJMN 2020-2024, baru 118 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS.